Penyusunan Syarat & Ketentuan Platform Digital

Untuk siapa layanan ini

Untuk pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa melalui aplikasi, situs, marketplace, atau platform digital lain kepada pengguna di Indonesia. Secara hukum kewajibannya melekat pada tiga hal sekaligus. Pertama, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi lengkap dan benar tentang syarat kontrak. Kedua, kontrak elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia terikat aturan isi minimum dan aturan bahasa. Ketiga, setiap klausul yang disiapkan sepihak dan disodorkan kepada pengguna tunduk pada larangan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen. Paling mendesak untuk: marketplace dan social commerce, aplikasi layanan berlangganan (SaaS), fintech dan dompet elektronik, ride hailing dan online travel agent, aplikasi permainan dan konten, serta platform asing yang melayani pengguna Indonesia meskipun tidak berbadan hukum Indonesia. Juga untuk perusahaan yang sudah berjalan dan memakai Syarat & Ketentuan hasil salinan dari template luar negeri. Itu justru kelompok yang paling berisiko: klausul pembatasan tanggung jawab dan klausul perubahan sepihak yang lazim di template Amerika termasuk yang dilarang di Indonesia.

Biaya

Harga ditetapkan setelah pemetaan lingkup — layanan ini baru masuk katalog dan kami tawarkan per penugasan. Mintalah penawaran; Anda menerimanya tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Layanan ini bertingkat: satu naskah berbahasa Indonesia untuk satu produk sisi konsumen berbeda jauh dari paket dwibahasa dengan sisi mitra/pedagang dan penyesuaian alur persetujuan di produk. Tingkat mana yang dibeli wajib dinyatakan sebelum harga apa pun ditawarkan. Belum termasuk PPN. Biaya negara (PNBP atau retribusi) diteruskan apa adanya, tanpa markup — kami tidak mengambil untung dari setoran negara. Lingkup di bawah yang menentukan angka akhirnya, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai — bukan tagihan yang membengkak di tengah jalan.

Lingkup

Tahapan

1. 1

   Intake model bisnis: memetakan para pihak, alur transaksi, titik terbentuknya kesepakatan, dan posisi hukum Anda (penjual, penyedia sarana perdagangan, atau perantara)

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (8)

   • Deskripsi produk dan daftar fitur.
   • Alur pengguna dari pendaftaran sampai transaksi selesai (tangkapan layar atau prototipe)
   • Skema pendapatan: komisi, biaya layanan, langganan, iklan.
   • Akta pendirian dan perubahan terakhir, serta daftar KBLI aktif di OSS.
   • Syarat & Ketentuan yang berlaku sekarang, bila ada.
   • Kebijakan privasi yang berlaku sekarang, bila ada.
   • Daftar pihak ketiga yang menerima data pengguna (pembayaran, analitik, pengiriman, komputasi awan)
   • Keterangan apakah produk menyasar atau mungkin diakses pengguna di bawah 18 tahun.
2. 2

   Pemetaan kewajiban: menentukan rezim mana yang berlaku dan kewajiban mana yang harus masuk naskah — perdagangan melalui sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik, pelindungan data pribadi, dan pelindungan anak.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Matriks kewajiban per rezim dengan pinpoint pasal.
   • Daftar tujuh muatan minimum kontrak elektronik dan di mana masing-masing akan ditempatkan.
   • Penetapan bahasa: Bahasa Indonesia wajib, dan apakah versi padanan bahasa Inggris diperlukan.
   • Penetapan sisi kontrak: konsumen saja, atau konsumen dan pedagang/mitra.
3. 3

   Penapisan klausul berisiko pada naskah yang berlaku sekarang, diuji satu per satu terhadap delapan larangan klausula baku dan larangan keterbacaan.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (2)

   • Tabel temuan: klausul, larangan yang dilanggar, akibat hukum, usulan penggantinya.
   • Catatan atas klausul pembatasan tanggung jawab, klausul perubahan sepihak, klausul penolakan pengembalian dana, dan klausul kuasa sepihak.
4. 4

   Penyusunan naskah Syarat & Ketentuan dalam Bahasa Indonesia, beserta spesifikasi mekanisme persetujuan di produk.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (5)

   • Draf Syarat & Ketentuan berbahasa Indonesia.
   • Draf versi padanan bahasa Inggris bila diminta, beserta klausul bahasa.
   • Spesifikasi mekanisme persetujuan: bentuk tindakan afirmatif, penempatan tautan, penomoran versi, dan data yang harus dicatat sebagai bukti persetujuan.
   • Spesifikasi tata cara pemberitahuan perubahan dan cara pengguna menolak.
   • Daftar informasi wajib tayang: kanal pengaduan konsumen, waktu tanggap yang diumumkan, dan kontak pengaduan Ditjen PKTN.
5. 5

   Peninjauan dan pengesahan oleh advokat: naskah dibaca ulang untuk risiko litigasi, konsistensi definisi dan rujukan silang, lalu disahkan.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Naskah final berbahasa Indonesia yang telah ditinjau advokat.
   • Nota peninjauan: klausul mana yang diubah dan alasannya.
   • Pernyataan batas layanan dan asumsi yang dipakai.
6. 6

   Pemasangan di produk oleh tim Anda dan uji tampilan: memastikan klausul terlihat, terbaca, dapat diunduh, dan persetujuannya tercatat.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Tangkapan layar alur persetujuan sebelum dan sesudah.
   • Bukti naskah dapat diunduh oleh pengguna.
   • Contoh catatan persetujuan: identitas pengguna, waktu, dan versi naskah yang disetujui.
   • Bukti tayang kanal pengaduan konsumen dan kontak Ditjen PKTN.
7. 7

   Serah terima dan pemasangan kalender peninjauan: mencatat pemicu yang memaksa naskah ditinjau ulang dan kewajiban berjalan yang lahir dari naskah.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Naskah final beserta riwayat versi.
   • Daftar pemicu peninjauan: perubahan model pendapatan, fitur baru, pemroses data baru, perluasan ke pengguna anak, perubahan peraturan.
   • Daftar kewajiban berjalan: menanggapi keberatan tertulis pedagang paling lambat 14 hari kerja, memberitahukan perubahan informasi persetujuan data sebelum perubahan terjadi, memberitahukan kebocoran data paling lambat 3x24 jam.
   • Catatan tindak lanjut: kebutuhan Kebijakan Privasi terpisah dan kewajiban pendaftaran PSE bila belum ada.

   Tanggapan atas keberatan tertulis Pedagang paling lambat 14 hari kerja; pemberitahuan kegagalan pelindungan data paling lambat 3x24 jam.

Estimasi waktu bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean instansi. Batas waktu yang ditandai berasal dari peraturan; sisanya estimasi praktik.

Yang perlu Anda ketahui

• Sejumlah klausul yang lazim dipakai di aplikasi dan situs justru dilarang undang-undang, dan akibatnya bukan sekadar tidak berlaku: klausul itu batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada, tanpa perlu putusan pengadilan lebih dulu.
• Dua klausul yang paling sering bermasalah adalah pembatasan tanggung jawab yang disalin dari template luar negeri, dan pernyataan bahwa Anda dapat mengubah syarat sewaktu-waktu dan perubahannya langsung berlaku. Keduanya perlu ditulis ulang, bukan sekadar diperhalus.
• Ancamannya bukan hanya perdata. Undang-undang perlindungan konsumen menyediakan pidana penjara sampai lima tahun atau denda sampai dua miliar rupiah, dan penuntutan dapat diarahkan kepada pengurus perusahaan, bukan hanya kepada perusahaannya.
• Gugatan biasanya tidak datang lewat pengadilan yang lambat dan mahal, melainkan lewat badan penyelesaian sengketa konsumen — murah, cepat, dan tanpa perlu advokat. Ambang untuk digugat jauh lebih rendah daripada yang biasanya diperkirakan.
• Kontrak elektronik yang ditujukan kepada pengguna di Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Memasang syarat dan ketentuan hanya dalam bahasa Inggris berisiko; ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan perjanjian karena alasan ini, meski pengadilan belum sepenuhnya satu suara. Versi bahasa Inggris tetap boleh, sepanjang naskah Bahasa Indonesia benar-benar ada.
• Memilih hukum negara lain tidak lagi menyelesaikan masalah. Sejak perubahan undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada 2024, kontrak elektronik internasional yang memakai klausul baku tunduk pada hukum Indonesia bila penggunanya di Indonesia, pelaksanaannya di Indonesia, atau Anda berkegiatan usaha di Indonesia.
• Persetujuan pemakaian data pribadi tidak boleh dilebur ke dalam satu kotak centang bersama syarat dan ketentuan. Persetujuan yang tidak dapat dibedakan secara jelas dinyatakan batal demi hukum, dan itu menghapus dasar Anda memproses data pengguna sama sekali.
• Naskah yang benar pun bisa dinyatakan batal bila dipasang secara keliru: ditaruh sebagai tautan kecil yang sulit terlihat, ditulis dengan bahasa yang sulit dimengerti, atau tidak dapat diunduh pengguna. Karena itu cara pemasangannya ikut kami periksa, bukan hanya isinya.
• Menuliskan batas usia minimum saja belum memenuhi kewajiban. Yang dituntut adalah mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua. Bahkan rumusan di dalam syarat dan ketentuan Anda ikut menentukan apakah aturan pelindungan anak menempel pada produk Anda.
• Syarat dan ketentuan tidak menggantikan izin. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik dan perizinan berusaha untuk perdagangan melalui sistem elektronik adalah kewajiban terpisah yang tetap harus dipenuhi.
• Penyusunan syarat dan ketentuan adalah pekerjaan hukum, bukan pekerjaan administratif. Naskah tidak kami serahkan sebelum ditinjau dan disahkan advokat. Bila kemudian Anda digugat, pendampingannya adalah penugasan tersendiri.

Pertanyaan yang sering ditanyakan