Penutupan PT (Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum)

Untuk siapa layanan ini

Untuk pemegang saham PT yang usahanya berhenti, PT cangkang yang menumpuk kewajiban pajak dan laporan, PT yang jangka waktu berdirinya berakhir, PT yang izin usahanya dicabut, atau PT yang keluar dari kepailitan tanpa harta yang cukup. Perlu dipertimbangkan juga oleh siapa pun yang menganggap PT-nya sudah tidak dipakai. Selama badan hukumnya belum berakhir, kewajiban pelaporan dan pajaknya terus berjalan — dan direksi tetap terekspos.

Biaya

Biaya jasa untuk lingkup standar layanan ini mulai Rp6.250.000. Belum termasuk PPN. Biaya negara (PNBP atau retribusi) diteruskan apa adanya, tanpa markup — kami tidak mengambil untung dari setoran negara. Lingkup di bawah yang menentukan angka akhirnya, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai — bukan tagihan yang membengkak di tengah jalan.

Lingkup

Tahapan

1. 1

   Uji kelayakan dan pemetaan kewajiban. Komplia memeriksa apakah PT solven, apa saja utang dan kontrak berjalan, status pajak, karyawan, dan aset — lalu menentukan jalurnya: likuidasi biasa atau kepailitan.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (8)

   • Akta pendirian, seluruh akta perubahan, SK/surat penerimaan pemberitahuan terakhir.
   • Laporan keuangan terakhir dan neraca berjalan.
   • Daftar utang-piutang dan daftar kreditor beserta alamatnya.
   • Daftar kontrak berjalan, sewa, jaminan, dan komitmen.
   • Status SPT masa dan tahunan, tunggakan pajak, dan surat ketetapan pajak yang ada.
   • Daftar karyawan dan perhitungan hak pemutusan hubungan kerja.
   • Daftar aset beserta bukti kepemilikan.
   • NIB dan daftar perizinan berusaha yang aktif.
2. 2

   RUPS pembubaran: keputusan membubarkan Perseroan dan penunjukan likuidator, dituangkan dalam akta notaris.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Usul pembubaran dari Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian saham dengan hak suara.
   • Panggilan RUPS dan daftar hadir.
   • Akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang pembubaran dan penunjukan likuidator.
   • Surat kesediaan likuidator.

   Bila pembubaran terjadi karena jangka waktu berdirinya berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu itu berakhir.

3. 3

   Likuidator mengumumkan pembubaran dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI, dan memberitahukan pembubaran kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (5)

   • Naskah pengumuman memuat: pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; nama dan alamat likuidator; tata cara pengajuan tagihan; jangka waktu pengajuan tagihan.
   • Bukti pemuatan iklan di Surat Kabar.
   • Permohonan pemuatan dalam Berita Negara RI.
   • Pemberitahuan kepada Menteri melalui notaris, dilengkapi bukti dasar hukum pembubaran dan bukti pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar.
   • Akta tentang RUPS/keputusan pemegang saham yang menyetujui pembubaran.

   Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan.

4. 4

   Jendela pengajuan tagihan kreditor berjalan; likuidator mencatat dan mengumpulkan kekayaan dan utang Perseroan.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Register tagihan kreditor yang masuk.
   • Berita acara verifikasi tagihan.
   • Surat penolakan tagihan disertai alasan, bila ada.
   • Daftar kekayaan dan utang Perseroan.

   Jangka waktu pengajuan tagihan adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran.

5. 5

   Pemberesan harta kekayaan: pengumuman rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI, pembayaran kepada kreditor, lalu pembayaran sisa kepada pemegang saham.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (6)

   • Rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
   • Bukti pengumuman rencana pembagian dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI.
   • Bukti pembayaran kepada para kreditor.
   • Bukti penyelesaian hak karyawan.
   • Bukti pembayaran/penyelesaian kewajiban pajak.
   • Bukti pembagian sisa kekayaan kepada pemegang saham.

   Keberatan kreditor atas rencana pembagian paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman rencana pembagian.

6. 6

   Penghapusan NPWP badan, pencabutan NIB dan perizinan berusaha, penutupan rekening bank, dan penonaktifan kepesertaan jaminan sosial.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (4)

   • Bukti pemenuhan seluruh kewajiban pajak dan hasil pemeriksaan pajak bila ada.
   • Permohonan penghapusan NPWP.
   • Permohonan pencabutan NIB dan perizinan pada Sistem OSS.
   • Surat penutupan rekening bank.
7. 7

   RUPS menerima pertanggungjawaban likuidator dan memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge), dituangkan dalam akta notaris.

   Anda

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Laporan pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi.
   • Akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi.
   • Akta RUPS yang memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator.
8. 8

   Likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar.

   Komplia

   Dokumen yang disiapkan (3)

   • Pemberitahuan tertulis likuidator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi.
   • Bukti pengumuman dalam Surat Kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator.
   • Akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui notaris sesuai aslinya.

   Pemberitahuan dan pengumuman dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan, atau hakim pengawas.

9. 9

   Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan, menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

   Instansi

   Dokumen yang disiapkan (1)

   • Bukti pembayaran biaya pengumuman Berita Negara RI.

Estimasi waktu bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean instansi. Batas waktu yang ditandai berasal dari peraturan; sisanya estimasi praktik.

Yang perlu Anda ketahui

• Berhenti beroperasi bukan penutupan. Selama status badan hukumnya belum dicatat berakhir, kewajiban laporan tahunan dan pajak terus berjalan dan sanksinya menumpuk diam-diam. PT tidur adalah kewajiban yang tumbuh, bukan yang berhenti.
• Pajak adalah penentu jadwal yang sebenarnya. Penghapusan NPWP badan biasanya memicu pemeriksaan, dan itu tidak dapat dipercepat pihak mana pun — estimasi meleset jauh bila ada tunggakan atau pembukuan yang tidak rapi.
• Biaya yang tidak kelihatan dan berulang: pengumuman surat kabar dan Berita Negara beberapa kali, honorarium notaris untuk beberapa akta, honorarium likuidator, serta pokok pajak dan pesangon yang harus dibayar sebelum sisa dibagikan.
• Akta-akta dalam rangkaian ini adalah pekerjaan notaris dan pemberitahuannya diajukan melalui notaris. Peran kami menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan mengawal seluruh mata rantainya.

Pertanyaan yang sering ditanyakan