Izin Khusus Sektoral

Izin Penyelenggaraan Pos (Aktivitas Kurir)

Postal / Courier Service Licence

Izin usaha kurir dan logistik pengiriman — lengkap dengan rencana usaha lima tahun yang harus lolos verifikasi.

InstansiKomdigi
Estimasi±8-12 minggu (didominasi penyusunan proposal rencana usaha 5 tahun dan verifikasi dokumen oleh Komdigi)
Portaloss.go.id
Biaya jasamulai Rp11.000.000
Penawaran tertulis duluLingkup dan angkanya Anda terima sebelum pekerjaan dimulai.
Dikirim setelah Anda setujuiTidak ada berkas yang berangkat ke instansi diam-diam.
Biaya negara tanpa markupPNBP dan retribusi diteruskan apa adanya, bisa Anda cek sendiri.
Akun OSS tetap milik AndaHak Akses tidak dapat dialihkan ke konsultan — dan kami tidak memintanya.

Untuk siapa layanan ini

Untuk badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan layanan pos: komunikasi tertulis dan surat elektronik, paket, logistik, transaksi keuangan, dan keagenan pos. Termasuk perusahaan e-commerce yang menjalankan armada pengirimannya sendiri secara komersial. Penyelenggara asing tidak bisa masuk sendirian. Jalurnya usaha patungan berbentuk PT bersama penyelenggara dalam negeri, dan wilayah operasinya dibatasi pada ibu kota provinsi.

Biaya

Biaya jasa untuk lingkup standar layanan ini mulai Rp11.000.000. Belum termasuk PPN. Biaya negara (PNBP atau retribusi) diteruskan apa adanya, tanpa markup — kami tidak mengambil untung dari setoran negara. Lingkup di bawah yang menentukan angka akhirnya, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai — bukan tagihan yang membengkak di tengah jalan.

Lingkup

Termasuk

  • Uji kelayakan awal: bentuk badan usaha, modal, dan struktur kepemilikan terhadap syarat penyelenggaraan pos ( dan)
  • Penyusunan proposal rencana usaha 5 tahun (profil badan usaha, aspek teknis, aspek bisnis, aspek keuangan)
  • Penyusunan surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan Penyelenggaraan Pos dan pernyataan kebenaran data.
  • Penyiapan dokumen susunan kepengurusan untuk pembuktian tidak masuk daftar hitam penyelenggara.
  • Pengajuan lewat OSS KBLI 53201/53202 dan pemenuhan komitmen di sipaola.komdigi.go.id.
  • Pemilihan jenis layanan Pos yang dimohonkan dan pendampingan sampai izin terbit.

Tidak termasuk

  • Pendirian PT dan penyetoran modal Rp500 juta.
  • Biaya izin Penyelenggaraan Pos (PNBP) — dibayar oleh Anda.
  • Pengadaan armada, gerai, dan sistem operasional.
  • Perizinan angkutan barang bila Anda juga mengoperasikan armada angkutan umum sendiri (lihat layanan Sertifikat Standar Jasa Angkutan)
  • Persetujuan otoritas sistem pembayaran untuk layanan transaksi keuangan.

Tahapan

  1. 1

    Uji kelayakan: bentuk badan hukum Indonesia, kecukupan modal Rp500 juta, dan pemeriksaan unsur asing dalam kepemilikan.

    Komplia
    Dokumen yang disiapkan (4)
    • Akta pendirian dan perubahan terakhir.
    • SK pengesahan badan hukum.
    • Struktur permodalan dan daftar pemegang saham.
    • NIB dan daftar KBLI aktif.
  2. 2

    Penyusunan proposal rencana usaha 5 tahun (profil, teknis, bisnis, keuangan)

    Komplia
    Dokumen yang disiapkan (4)
    • Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi/pengurus dan dewan komisaris/pengawas.
    • Rencana pemanfaatan teknologi dan infrastruktur operasional.
    • Rencana SDM, cakupan wilayah layanan, dan sertifikasi.
    • Sumber dana dan proyeksi kebutuhan pendanaan.
  3. 3

    Penyusunan tiga pernyataan wajib dan dokumen susunan kepengurusan.

    Anda
    Dokumen yang disiapkan (3)
    • Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan Penyelenggaraan Pos.
    • Surat pernyataan kebenaran dan validitas seluruh isian dan dokumen.
    • Dokumen susunan kepengurusan (bukti direksi/pengurus/badan hukum tidak masuk daftar hitam penyelenggara)
  4. 4

    Pengajuan melalui Sistem OSS pada KBLI 53201/53202 dan pemenuhan komitmen lewat SSO ke sipaola.komdigi.go.id, termasuk pemilihan jenis layanan Pos.

    Komplia
    Dokumen yang disiapkan (3)
    • Akun dan Hak Akses OSS perusahaan.
    • Seluruh berkas persyaratan.
    • Pilihan jenis layanan: komunikasi tertulis/surat elektronik, paket, logistik, transaksi keuangan, dan/atau keagenan pos.
  5. 5

    Verifikasi kelengkapan dokumen administratif oleh Komdigi.

    Instansi
    Dokumen yang disiapkan (1)
    • Hasil verifikasi dan/atau permintaan perbaikan.
  6. 6

    Pembayaran biaya izin Penyelenggaraan Pos (PNBP) dan self-declare pembayaran di sipaola.

    Anda
    Dokumen yang disiapkan (2)
    • Surat pemberitahuan pembayaran.
    • Bukti setor PNBP.
  7. 7

    Penerbitan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS dan serah terima kepada Anda.

    Instansi
    Dokumen yang disiapkan (1)
    • Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos.

Estimasi waktu bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean instansi. Batas waktu yang ditandai berasal dari peraturan; sisanya estimasi praktik.

Yang perlu Anda ketahui

Butuh layanan ini?

Ceritakan situasi perusahaan Anda — kami balas dengan lingkup, tahapan, dan penawaran tertulis.

Hubungi lewat WhatsApp

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Di mana mengurus Izin Penyelenggaraan Pos?

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) — Ditjen terkait; permohonan melalui Sistem OSS dengan pemenuhan komitmen di sipaola.komdigi.go.id. Pengajuannya melalui https://oss.go.id. Komplia menyiapkan, memeriksa, dan mengajukan berkasnya atas nama perusahaan Anda, lalu memantau tenggatnya.

Siapa yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pos?

Untuk badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan layanan pos: komunikasi tertulis dan surat elektronik, paket, logistik, transaksi keuangan, dan keagenan pos. Termasuk perusahaan e-commerce yang menjalankan armada pengirimannya sendiri secara komersial. Penyelenggara asing tidak bisa masuk sendirian. Jalurnya usaha patungan berbentuk PT bersama penyelenggara dalam negeri, dan wilayah operasinya dibatasi pada ibu kota provinsi.

Berapa lama proses Izin Penyelenggaraan Pos?

±8-12 minggu (didominasi penyusunan proposal rencana usaha 5 tahun dan verifikasi dokumen oleh Komdigi).

Berapa biaya Izin Penyelenggaraan Pos?

Biaya jasa untuk lingkup standar mulai Rp11.000.000, belum termasuk PPN. Biaya negara diteruskan apa adanya tanpa markup, dan Anda menerima penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai.

Apa yang tidak termasuk dalam layanan Izin Penyelenggaraan Pos?

Yang tidak termasuk: Pendirian PT dan penyetoran modal Rp500 juta; Biaya izin Penyelenggaraan Pos (PNBP) — dibayar oleh Anda; Pengadaan armada, gerai, dan sistem operasional; Perizinan angkutan barang bila Anda juga mengoperasikan armada angkutan umum sendiri (lihat layanan Sertifikat Standar Jasa Angkutan).

Apa yang sering membuat permohonan Izin Penyelenggaraan Pos tertunda?

Modal minimum Rp500 juta adalah syarat masuk, bukan target. Modal disetor di bawah itu tertolak di tahap verifikasi.

Isi halaman ini terakhir diperiksa terhadap naskah resmi peraturannya pada . Tarif dan tenggat dapat berubah — tanggal itu patokan Anda.